Gagalnya Demokrasi

 

Penulis Arum Sutrisni Putri | Editor Arum Sutrisni Putri

KOMPAS.com - Pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer (1949-1959) merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi kesuksesan demokrasi parlementer tidak berumur panjang. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, demokrasi parlementer hanya bertahan selama sembilan tahun. Demokrasi parlementer berakhir saat dikeluarkannya Dekrit oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali pada UUD 1945. Presiden menganggap demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong. Sehingga Soekarno menganggap sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Baca juga: Bukti Normatif dan Empirik Indonesia Negara Demokrasi Akhir demokrasi parlementer Mengapa demokrasi parlementer gagal? Berikut ini beberapa alasan kegagalan demokrasi parlementer: Pertama, munculnya usulan Presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden. Konsepsi Presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia. Melalui konsepsi ini presiden membentuk Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Konsepsi Presiden dan Dewan Nasional ini mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik terutama Masyumi dan PSI. Mereka menganggap pembentukan Dewan Nasional adalah pelanggaran sangat fundamental terhadap konstitusi negara, karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi. Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok lain yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika voting dilakukan ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai. Baca juga: 10 Pilar Demokrasi Indonesia Ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah, yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik. Keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Akibatnya semua komponen yang di masyarakat sulit dipersatukan. Sehingga hal tersebut mengganggu stabilias pemerintahan. Dampaknya, begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai.

 

Sumber : www.kegagalandemokrasi.com

Mengapa demokrasi tidak mengarah pada solidaritas, kemakmuran dan kebebasan tetapi konflik sosial, anggaran belanja negeri yang berlebihan dan pemerintahan yang bersifat menindas.

Banyak yang menganggap demokrasi sebagai sistem politik terbaik yang bisa dibayangkan. Karena itu tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa demokrasi telah menjadi sebuah agama sekuler. Kepercayaan politik terbesar di bumi. Mengkritik ide demokrasi adalah sesuatu yang berisiko dan Anda bisa dianggap musuh masyarakat beradab karenanya.

Namun itulah yang ingin dikemukakan oleh Karel Beckman dan Frank Karsten. Dalam buku yang provokatif dan sangat mudah dibaca ini, mereka menguak tabu politik terkini: gagasan bahwa keselamatan kita ada pada demokrasi.

Dengan argumen yang sederhana dan langsung mereka menunjukkan bahwa demokrasi, berbeda dengan kepercayaan yang populer, tidak mengarah pada kebebasan, peradaban, kemakmuran, perdamaian, dan penegakan hukum, tetapi sebaliknya: hilangnya kebebasan, konflik sosial, anggaran belanja negeri yang berlebihan, standar hidup yang lebih rendah dan sabotase hak-hak individu.

Hanya dalam 102 halaman mereka membuka kepalsuan 13 mitos besar yang biasa digunakan untuk mempertahankan demokrasi. Selain itu, mereka menawarkan alternatif yang menarik: sebuah masyarakat berdasarkan kebebasan individu dan hubungan sosial sukarela.

Apakah Anda bertanya-tanya mengapa pemerintah terus tumbuh menjadi lebih besar dan hutang publik menjadi semakin tinggi, sementara kebebasan dan kemakmuran terlihat semakin terancam? Setelah membaca buku ini, Anda tidak akan bertanya-tanya lagi - Anda akan tahu mengapa hal itu terjadi dan apa yang bisa dilakukan.

Kegagalan Demokrasi adalah sebuah buku terobosan dan menarik untuk semua orang yang ingin lebih memahami krisis ekonomi dan masalah sosial saat ini.

 

 

Demokrasi Terbukti Gagal

https://www.kompasiana.com/shafiyanabilla/5520a838a333110f4746d110/demokrasi-terbukti-gagal

Apa yang terjadi di Mesir dari mulai penggulingan Mursi dari kursi kepresidenan oleh militer (kudeta militer) yang dipimpin oleh Al-Sisi bulan Juli kemarin hingga tanggal 14 Agustus 2013 dimana telah terjadi pembantaian oleh aparat keamanan Mesir kepada para demonstran pendukung Mursi adalah bukti bahwa system demokrasi yang diterapkan di negara tersebut telah gagal.

Bagaimana tidak dibilang gagal, kita semua tahu bahwa Mursi terpilih menjadi presiden adalah melalui system pemilu dimana rakyat yang memilih sendiri tapi secara tiba-tiba Mursi digulingkan melalui kudeta militer padahal Ia presiden yang terpilih secara demokratis. Sebenarnya apa yang telah terjadi?, hal itu dikarenakan Amerika telah mencabut dukungannya kepada Mursi. Karena Mursi dianggap gagal menciptakan stabilitas yang melayani kepentingan Amerika.

Militer telah mengkudeta demokrasi yang membawa Mursi sebagai “penguasa yang sah” bagi negara, seperti yang mereka klaim. Kudeta itu dilakukan dengan dalih penolakan Pemimpin Umum Militer atas “penyalahgunaan lembaga nasional negara dan keagamaan”, serta “intimidasi dan ancaman oleh sekelompok warga”.

Selain melakukan kudeta, militer Mesir sudah melakukan hal yang sudah diluar nalar dan batas kemanusiaan. Dengan menggunakan buldoser, tank dan senjata api bahkan gas air mata pun digunakan untuk menghadapi para demonstran yang notabene adalah para supporter Mursi. Tidak bisa di elakkan jika kekacauan pun terjadi dan jangan ditanya bagaimana mengerikannya situasi disana. Para demonstran hanya membawa air minum dan al quran dengan melakukan aksi protes tetapi dihadapi dengan mobil lapis baja dan senjata api, sementara itu tidak sedikit para demonstran yang wanita dan membawa anak. Darah berceceran di mana-mana bahkan tidak sedikit foto dan video yang menunjukkan kekejaman yang telah dilakukan oleh militer Mesir. Peristiwa ini lebih buruk daripada masa penurunan Husni Mubarak. Lebih tepatnya bisa disebut sebagai pembantaian yang dilakukan oleh militer Mesir.

Kenapa bisa begitu?? Karena memang tidak ada keraguan bahwa ada kelompok yang berbahaya dari kaum sekularis, liberal, Koptik dan kaum kiri yang tidak ingin Ikhwanul Muslimin memimpin panggung politik di Mesir. Mereka tidak hanya membenci Ikhwanul Muslimin. Mereka juga menolak Islam politik dan proyek Islam, apapun proyeknya.

Lalu apa hubungannya antara kudeta yang terjadi di Mesir dengan negara adidaya Amerika? Seperti dikutip dari The New York Times online (6/7) menggambarkan keterlibatan Amerika dengan adanya kontak pihak Mursi dengan menlu negara Arab yang mengklaim bertindak sebagai utusan Washington. Media tersebut juga mengungkap adanya kontak Dubes Amerika Serikat di Kairo Anne W. Patterson dan penasihat keamanan nasional AS Susan E. Rice dengan penasihat menteri luar negeri Mursi, Essam El-Hadad pada saat-saat terakhir penggulingan Mursi.

Kemudian ada lagi yakni  dikutip dari Aljazeera (12/7) juga mengungkap peranan Amerika dalam pendanaan politisi dan aktifis untuk menggulingkan Mursi. Keberadaan puluhan dokumen pemerintah AS mengkonfirmasikan bahwa Washington telah mendanai politisi oposisi yang menyerukan penggulingan Presiden Mursi melalui program Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Bantuan ini dilakukan dalam rangka promosi Demokrasi di Timur Tengah.

Sebenarnya peristiwa Mesir ini bukanlah yang pertama, sebelumnya ada FIS di Aljazair. Kemenangannya juga diberangus militer dengan dukungan negara-negara barat karena dicurigai ingin menerapkan syariah Islam. Kemudian hal yang sama juga terjadi dengan HAMAS di Palestina, mereka mengalami tekanan politik yang kuat dari Barat dan rival politiknya, Fatah, yang juga dikontrol oleh Barat.

Mungkin yang selama kita tahu tentang demokrasi adalah bahwa kebebasan berpendapat adalah dijunjung tinggi, akan tetapi dalam penerapan yang sebenarnya adalah bahwa jika pendapat tersebut adalah tentang islam apalagi masalah islam politik, maka kata “demokrasi” hanyalah sekedar kata tanpa ada esensi sedikitpun.

Sementara itu dunia hanya diam dan hanya mengecam dan mengutuk tanpa ada tindakan riil yang berarti, tanpa ada langkah-langkah diplomatis untuk menyelesaikan masalah krisis di Mesir. Lalu apa fungsinya PBB dan pihak-pihak yang mendukung tinggi HAM?... apakah yang mereka lakukan hanyalah melihat dan duduk manis dan hanya melakukan rapat rapat dan rapat yang tidak bermanfaat sama sekali untuk mencari solusi atas yang terjadi di Mesir. Mereka hanya diam sementara ribuan nyawa rakyat Mesir sudah melayang dan Kairo seperti banjir darah. Bahkan para penguasa negeri Arab malah mendukung militer Mesir bukannya bersimpati dan sigap menolong para korban. Sungguh ironis.

Inikah wajah dari Demokrasi? Agaknya demokrasi adalah sebagai jalan pembuka bagi pemerintahan yang dictator, jika setelah melihat gagalnya demokrasi di Mesir dan kita melihat di negeri kita sendiri Indonesia yang justru sebaliknya, para pengusung ide demokrasi saat ini sedang getol mempromosikan bahwa hanya dengan pemilu saja system pemerintahan baru bisa berjalan dengan benar dan baik. Sungguh berarti negeri ini juga sudah hampir di ambang kehacurannya. Sudah bukan rahasia lagi jika system ini melahirkan korupsi yang semakin merajalela dan merugikan negara, lalu apalagi yang kita harapkan dari demokrasi(pemilu) jika output nya adalah sudah jelas bobroknya.

lalu apa seharusnya solusi dari masalah Mesir?...  solusi sementara adalah seret pelaku kudeta dan pembantai rakyat mesir ke pengadilan internasional untuk dijatuhi hukuman yang setimpal karena tindakan mereka yang sudah menghancurkan stabilitas negara tersebut dan untuk solusi terbaiknya adalah ganti system demokrasi yang sudah terbukti gagal dengan system yang lebih baik